Thankfully, through conversations in the DPR, there have been improvements and enhancements, While not all of these had come to be additional moderate and accommodated proposals by NGOs. Issues that still required to be enhanced when this law was passed have been then challenged during the Constitutional Courtroom. And even though, in the long run, civil Culture ‘dropped’ With this judicial evaluate lawsuit, this example displays the hope of contributing to the development of intelligence that may be in keeping with the ideas of democracy and also the rule of law adopted by Indonesia.
11/S.D tahun 1946, tugas pokoknya sebagai berikut: ”Mengawasi semua aliran dan memusatkan segala minatnya kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan dari seseorang atau golongan penduduk yang ada atau timbul di daerah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara Indonesia dan sebaliknya membantu hajat dan cita-cita seseorang atau golongan penduduk yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.”
Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan fatal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
This article will briefly retrace the history of Indonesia’s strategic intelligence dynamics since its inception and provide an analysis of the current standing of political democratization normally and intelligence reform specifically right after 1998.
Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.
The Legislation on Foundations presents that “social” foundations may well work to learn only their stakeholders, which would be inconsistent with public reward standing. The wide expression of “social” During this definition could induce a challenge in follow, as it is relevant to any not-for-earnings exercise.
Law No. seventeen of 2013 stipulates that international CSOs can only be build as foundations, not associations or societal companies without authorized entity position. The Law has a Distinctive class of “societal companies proven by international citizens” (Chapter thirteen of Legislation No.
Ongoing discussion in the House of Representative to the EIT Regulation revision expands the scope of hoax criminalization (Posting 45C) by which includes prohibiting the spread of Wrong information and facts that causes issues/chaos (‘keonaran’) from the Group.
Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.
Dalam pidatonya pada acara Milad Ke-112 situs web Muhammadiyah di Kupang, Prabowo menyampaikan bahwa bagi masyarakat kecil, bermain saham sering kali dianggap serupa dengan praktik perjudian karena penuh risiko dan cenderung merugikan.
Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.
Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.